Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan lahir pada 7 Juli 1964 di Bogor, Jawa Barat. Ia adalah seorang ekonom sekaligus insinyur yang berpengalaman di berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga keuangan. Ia dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 8 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam kabinet baru, Purbaya juga didampingi oleh beberapa wakil menteri keuangan seperti Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.
Latar Pendidikan & Awal Karier
Awalnya, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan Teknik Elektro (S1). Setelah meraih gelar sarjana teknik, ia kemudian beralih mendalami ilmu ekonomi dan mengambil studi lanjutan di Purdue University, Amerika Serikat, di mana ia memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan PhD di bidang Ekonomi.
Karier profesionalnya dimulai di dunia teknik. Pada periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Purbaya Yudhi Sadewa bekerja sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas S.A. Setelah itu, ia beralih ke dunia ekonomi dan lembaga riset, bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai ekonom senior, kemudian menjadi Chief Economist, hingga menjabat posisi manajerial di Danareksa Securities dan dewan direksi PT Danareksa.
Selama beberapa tahun, ia juga aktif sebagai staf khusus dan pejabat di pemerintah:
- Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian (2010–2014)
- Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Kemaritiman (2016–2018)
- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim & Energi di Kementerian Koordinator Kemaritiman & Investasi (Mei 2018 – September 2020)
Pada 3 September 2020, Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia menjabat posisi ini hingga 8 September 2025, saat ia resmi menjadi Menteri Keuangan.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Tantangan dan Gaya Kepemimpinan
Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menimbulkan perhatian publik dan pasar, mengingat reputasi Sri Mulyani yang sangat kuat dalam menjaga kredibilitas fiskal.
Salah satu hal yang menjadi sorotan sejak awal masa jabatannya adalah gaya komunikasinya yang lugas dan tidak jarang provokatif. Ketika menjabat, ia pernah menyebut IMF sebagai “bodoh” terkait prediksi pertumbuhan ekonomi regional, yang memicu reaksi dari pasar dan media. Ia kemudian meminta maaf atas pernyataannya tersebut dan menegaskan akan berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata agar tidak memicu gejolak pasar.
Dalam beberapa pekan pertama menjabat, Purbaya telah melakukan sejumlah “gebrakan” sebagai bentuk sinyal bahwa dirinya akan menempuh arah kebijakan baru. Misalnya, ia mengunjungi kantor pusat bank BNI secara mendadak (inspeksi mendadak) sebagai bagian dari upaya pengawasan lembaga keuangan.
Salah satu kebijakan sensitif yang diusulkannya adalah pengurangan dana transfer ke pemerintah daerah di tahun 2026, sebagai respons terhadap dugaan misalokasi dan mismanajemen dana daerah. Awalnya ia menyebut nominal Rp 650 triliun, kemudian diperbaiki menjadi Rp 693 triliun. Kebijakan ini memicu protes dari sejumlah gubernur. Purbaya menanggapi kritik dengan menekankan bahwa pemangkasan transfer harus diiringi optimalisasi belanja supaya alokasi pusat ke daerah lebih efektif.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Arah Kebijakan & Visi Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan komitmen untuk menerapkan kebijakan fiskal yang “pro-pertumbuhan”. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah mengurangi belanja, ekonomi tidak akan bergerak jika hanya menahan pengeluaran — artinya, belanja negara tetap perlu diarahkan ke sektor produktif.
Ia juga optimis bahwa target pertumbuhan 8 % bukan hal mustahil. Menurutnya, melalui kombinasi peningkatan investasi domestik, penguatan konsumsi rumah tangga, dan peningkatan produktivitas sektor riil, Indonesia bisa mengejar target tersebut. Namun, para ekonom menyoroti tantangan besar: bagaimana menjaga disiplin fiskal, independensi Bank Indonesia, serta kepercayaan investor agar tidak terguncang oleh perubahan kebijakan.
Purbaya sendiri berpandangan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih dari 5 %, dan fokusnya adalah memperkuat pangsa pertumbuhan domestik daripada terlalu bergantung pada ekspor atau kran utang luar negeri.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Harta Kekayaan & Transparansi
Dalam laporan LHKPN yang diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Maret 2025, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan melaporkan kekayaan bersih senilai Rp 39,210,000,000 (± USD 2,36 juta), dan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki utang. Sebagian besar asetnya berasal dari tanah dan bangunan—sekitar Rp 30,5 triliun—yang terletak di Jakarta Selatan. Aset lain berupa kendaraan, kas dan setara kas, surat berharga, dan barang bergerak dilaporkan secara terbuka.
Laporan kekayaan dan transparansi ini merupakan bagian dari kewajiban pejabat publik untuk menjaga akuntabilitas terhadap publik dan memastikan tidak muncul konflik kepentingan.
Tantangan Besar & Harapan Publik
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Menjadi Menteri Keuangan bukanlah tugas ringan, terutama dengan tekanan dari pasar global, ketidakpastian ekonomi dunia, dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap perbaikan kesejahteraan.
Purbaya Yudhi Sadewa harus mampu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan tetap menjaga defisit anggaran agar tidak melewati batas yang berbahaya.
Publik dan komunitas ekonomi akan menaruh perhatian besar terhadap konsistensi Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan dalam menjalankan kebijakan, kemampuan merespons krisis, dan menjaga kepercayaan investor. Keberhasilan atau kegagalannya dalam periode awal akan sangat menentukan reputasi fiskal Indonesia ke depan.
Kesimpulan
Dengan demikian, Purbaya Yudhi Sadewa adalah figur sentral dalam membentuk masa depan ekonomi Indonesia. Selain itu, melalui kebijakan fiskal yang efektif, reformasi pajak, dan strategi investasi berkelanjutan, beliau mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Secara keseluruhan, kepemimpinan beliau menjadi contoh nyata bagaimana strategi ekonomi yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
